Jejak Politik Kesultanan Dompu Abad 19

Kesultanan Dompu memasuki awal abad 19 keadaan kondisi wilayah tersebut sangat tidak kondusif, perebutan tahta kala itu di kesultanan Dompu sangat meneror politik dalam negeri kesultanan itu sendiri, dikatakan berbagai kejadian seperti pemberontakan yang terjadi pada tahun 1803 masehi, dimana pemberontakan itu dipimpin oleh Daeng ilauh atau dikenal dengan nama Muhammad Zainal Abidin.

Daeng Ilauh merupakan anak dari Sultan Daeng Pabeta yang berkuasa hanya sebentar tahun 1798 namun tidak ada cukup catatan yang menjelaskan kenapa Daeng Pabeta naik tahta hanya setahun, yang sebelumnya menggantikan ayahnya Sultan Abdurahman. Dalam hal ini para keturunan dari Sultan Abdul Wahab protes kepada majelis perihal Abdurahman yang naik tahta dua kali, mengganti Abdul Wahab tahun 1793. Kerajaan dikacaukan oleh pemberontakkan pada tahun 1803 yang memerlukan campur tangan residen (Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, 1977/1978).

Sultan Dompu Muhammad Sirajuddin II bersama pejabat Kesultanan Dompu tahun 1927.
(Sumber : Nachlas Heberer)

Dilihat dari tahun naiknya tahta Daeng Ilauh tahun 1799, pemberontakan tidak terjadi pada tahun 1803 seperti yang tercatat pada beberapa buku sejarah, dalam hal ini penulis berkesimpulan pemberontakan terjadi pada tahun 1798 setelah Sultan Abdullah I di angkat oleh majelis kesultanan Dompu untuk menduduki tahta Sultan.

Setelah majelis kesultanan Dompu mengangkat Sultan Abdullah I tahun 1798 yang merupakan saudara dari Daeng Pabeta, lalu Daeng Ilauh sebagai ahli waris dari Daeng Pabeta membuat pemberontakan untuk menggulingkan Sultan Abdullah yang dinilai sangat lemah dan tidah sah untuk menduduki tahta Kesultanan Dompu. Daeng Ilauh berhasil menggulingkan Sultan Abdullah dan naik tahta 1799 hingga 1805. Dalam surat Asisten Resident Vermeulen ketika mengunjungi Dompu, dia menulis bahwa Daeng Ilauh (Muhammad Zainal Abidin) adalah seorang yang sangat sopan santun dan sangat pemberani, tulisnya.

Kemudian Daeng Ilauh turun tahta dan dibuang pada tahun 1805 diganti oleh Sultan Muhammad Tajul Arifin I yang merasa sangat sah menduduki tahta kesultanan anak dari Sultan Abdul Wahab. Melihat kondisi suhu politik internal istana kesultanan Dompu yang semakin memanas, oleh Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan Gubernur Van Kraam untuk segera memperbaharui perjanjian (kontrak) dengan Dompu. Perjanjian dilakukan di Bima (Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, 1977/1978).

Lalu tahun 1815 Pulau Sumbawa dilanda oleh bencana catastrophe letusan gunung aram-aram di kerajaan Tambora. Kesultanan Dompu kembali mengalami kesulitan namun pada segi ekonomi bukan sebelumnya pada segi politik kekuasaan. Dalam surat Letnan Owen Philips yang dikirim oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles untuk membawa bantuan pangan kepada kerajaan di Pulau Sumbawa yang dilanda bencana tersebut.

Profesor Helius Sjamsuddin mengutip dari surat Letnan Owen Philips “Bahwa keadaan di Dompu sangat mengenaskan dimana penduduknya banyak yang mati sedang yang masih hidup berusaha mencari makan berbagai jenis palma, batang papaya, dan batang pisang.” Tulis Owen Philips.

Saat itu kesultanan Dompu dipimpin oleh Sultan Abdurrasul yang naik tahta pada tahun 1809 menggantikan saudaranya Sultan Muhammad Tajul Arifin I. Melihat kondisi yang semakin terpuruk akibat letusan, dimana-mana ladang dan sawah tidak bisa ditanami lagi. Lalu Sultan Abdurrasul memindahkan istana Bata ke istana Bata Bou. Karena itu beliau disebut oleh rakyatnya dengan gelar Bata Bou.

Sultan Abdurrasul meninggal tahun 1857 selanjutnya tahta diganti oleh anaknya Sultan Muhammad Salahuddin. Dalam kepemimpinan Sultan baru ini bencana kelaparan dapat teratasi, kemudian memperbaiki lagi sistem dan hukum pemerintahan kesultanan Dompu. Negeri itu kembali lagi pada masa kegemilangannya, memperbaiki hubungan diplomatic dengan berbagai kerajaan.

Dikutip dari Heinrich Zolinger, “Dompu adalah kawan yang paling setia diseluruh Pulau Sumbawa, tidak ada perselisihan seperti di Bima selalu menunjukkan jasa-jasa baik”. Lalu Sultan Muhammad Salahuddin diganti oleh anaknya Sultan Abdullah II naik tahta pada tahun 1870. Sultan ini kebanyakan mementingkan dirinya, tidak seperti ayahnya (Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat, 1977/1978).

Sultan Abdullah II meninggal pada tahun 1882, kemudian diganti oleh putranya Sultan Muhammad Sirajuddin naik tahta pada tahun yang sama ketika ayahnya meninggal. Disaat kekuasaannya dia banyak merubah sistem hukum dengan berdasarkan agama Islam, dan memperbaharui kontrak dengan pemerintahan Hindia Belanda tahun 1905.

Oleh : Fahrurizki